Pihak Istana membela Menhan Prabowo Subianto soal proposal perdamaian untuk resolusi konflik antara Rusia dan Ukraina. Namun proposal perdamaian yang ditawarkan Prabowo tersebut ditolak Ukraina hingga menjadi sorotan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung. Menurutnya apa yang disampaikan Prabowo berasal dari niat baik.
"Apa yang disampaikan Menteri Pertahanan di dalam forum official yang kemudian mendapatkan tanggapan, baik dari Ukraina maupun Rusia, tentunya harus dilihat dalam perspektif yang positif. Saya yakin bahwa Pak Prabowo menyampaikan itu pasti dengan niat baik," kata Pramono di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (8/6/2023).
Meski demikian, Pramono menyebut turunan kebijakan yang menjadi pegangan pemerintah saat ini adalah tetap kebijakan yang diambil Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat Presiden melakukan kunjungan langsung ke Ukraina dan Rusia untuk menemui pimpinan kedua negara.
Baca Juga:Timnas Indonesia vs Argentina, Rafael Struick Masih Sulit Adaptasi Cuaca Panas Tanah Air
"Karena turunan dari kebijakan yang sudah diambil oleh Presiden, kebetulan saya mendampingi ketika Presiden ke Ukraina maupun ke Rusia, itulah yang menjadi pegangan," jelas Pramono.
Presiden Jokowi kata Pramono, akan memanggil Prabowo setelah proposal perdamaian yang ditawarkan Menhan menuai polemik di ruang publik.
"Karena ini menjadi polemik di ruang publik, Presiden sudah menyampaikan beliau akan memanggil dan berdiskusi dengan Pak Prabowo mengenai hal tersebut," ujar Pramono.
Meski demikian, politikus PDIP itu tidak mengungkapkan terkait dengan sikap Presiden Jokowi terhadap substansi-substansi dalam proposal Prabowo yang diketahui ditolak Ukraina.
"Ya, nanti antara Pak Presiden dan Pak Prabowo, tetapi saya yakin seyakin-yakinnya bahwa para menteri kita dalam usulan proposal seperti itu pasti niatnya baik," ujar Pramono.
Baca Juga:Terciduk di Bandara, SM Konfirmasi EXO Tengah Syuting Variety Show Baru!
Resolusi Damai
Sebelumnya, Prabowo menghadiri IISS Shang-ri La Dialogue 2023 di Singapura pada hari Sabtu (3/6). Prabowo sempat menyampaikan sejumlah usulan untuk resolusi damai atas konflik yang terjadi menyusul invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022.
Menurut Menhan, setidaknya empat usulan, yakni gencatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi, pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai "daerah sengketa”.
"PBB perlu mengatur dan melaksanakan referendum di wilayah-wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah sengketa tersebut," kata Prabowo pada hari Sabtu (3/6).
Usulan itu, menuai respons yang beragam, termasuk pernyataan resmi dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko yang menegaskan bahwa pihaknya menolak usulan dari Prabowo.
Nikolenko mengapresiasi perhatian atas upaya mengembalikan perdamaian ke Rusia. Akan tetapi, dia menyebut usulan tersebut "seperti menarik kesimpulan dari sejarahnya sendiri".
"Rusia harus mundur dari wilayah Ukraina, dan Ukraina berhak mengembalikan integritas wilayahnya sesuai dengan perbatasan yang diakui internasional. Tidak ada skenario alternatif," ujar Nikolenko. (Antara)
