Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kembali membeberkan informasi mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 'mencopet' Partai Demokrat.
Pernyataan tersebut disampaikannya melalui keterangan tertulis yang diunggah di cuitan akun Twitter-nya, @dennyindrayana. Dalam surat pernyataan tersebut, diberi judul Cawe-cawe Presiden dan Siasat Moeldoko.
"Cawe-cawe Presiden Jokowi yang nyata adalah saat membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 'mencopet' Partai Demokrat. Saya meminjam 'copet' dari Romahurmuziy PPP," tulisnya dalam surat yang disebarkan di media sosial (medsos) pada Rabu (31/5/2023).
Denny juga beranggapan, jika Jokowi sebenarnya mengetahui dan bahkan menyetujui hal yang dilakukan Moeldoko terhadap Partai Demokrat.
Baca Juga:Jokowi Bakal Cawe-cawe Di Pemilu 2024, Demi Negara Apa Ganjar?
"Saya berpendapat, Jokowi seharusnya tidak membiarkan Partai Demokrat dikuyo-kuyo Kepala Stafnya sendiri. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju. Kalau ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah, tetapi wajar memecat Moeldoko," lanjut tulisan tersebut.
Bahkan, Denny langsung menuding jika sudah diatur kemenangan kubu Moeldoko yang mengajukan pengajuan kembali (PK) putusan di Mahkamah Agunng (MA).
"Apalagi ada informasi, konon PK Moeldoko sudah diatur siasat menangnya. Ada sobat advokat yang dihubungi para tersangka korupsi yang sedang berkasus di KPK. Para terduga mafia kasus di MA tersebut mengatakan, mereka dijanjikan dibantu kasusnya dengan syarat memenangkan Moeldoko di MA," jelasnya.
Tak hanya itu, ia menegaskan seharusnya dilakukan pemecatan terhadap presiden. Sebab menurut Denny yang dilakukan presiden merupakan bentuk kejahatan.
"Secara teori, cawe-cawe Jokowi lewat tangan Moeldoko yang diduga mencopet Demokrat adalah kejahatan yang mestinya membuka pintu pemecatan presiden."
Baca Juga:Pramono Klaim Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 Bukan untuk Beri Dukungan ke Ganjar
Ia kemudian menyontohkan Presiden Richard Nixon saat mundur dari jabatannya karena skandal Watergate.
"Di Amerika Serikat, Presiden Richard Nixon harus mundur untuk menghindari proses impeachment, karena skandal watergate, yaitu ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap di masa kampanye."
Denny pun kemudian menuding, jika Jokowi berusaha mencopet Partai Demokrat untuk menggagalkan pencalonan Anies Baswedan di Pilpres.
"Jokowi bukan hanya memasang alat sadap, tetapi melalui Moeldoko berusaha mencopet Partai Demokrat. Bayangkan demi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan, Presiden Jokowi sampai tega membajak partainya Presiden ke-6, SBY," katanya.
