Pemerintah Diminta Lakukan Referendum Tentukan Kenaikan Tarif Tiket Pulau Komodo

Masyarakat Labuan Bajo menolak kenaikan tarif tiket Pulau Komodo, pemerintah diminta segera lakukan referendum.

Rahma Yuli
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:55 WIB
Pemerintah Diminta Lakukan Referendum Tentukan Kenaikan Tarif Tiket Pulau Komodo
WALHI NTT meminta pemerintah lakukan referendum terkait kenaikan tarif tiket Pulau Komodo. (Foto: Istimewa)

Deli.Suara.com – Direktur Eksekutif WALHI NTT, Umbu Wulang T Paranggi dalam pernyataan sikapnya mendesak pemerintah untuk melakukan konsultasi publik terkait kenaikan tari masuk Taman Nasional Komodo. 

“Dan bila diperlukan melakukan referendum kebijakan di tingkat warga yang transparan dan akuntabel dalam pembuatan kebijakan yang berdampak luas bagi publik,” ucapnya dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Rabu (3/8/2022). 

Menurutnya, referendum itu sebagai bagian dalam menentukan kebijakan kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo. 

Sebagaimana diketahui kenaikan tarif sebesar Rp3,75 juta itu menuai kontra dari warga lokal dan para pelaku pariwisata setempat. 

Baca Juga:Tak Boleh Bertemu Raja, Putri Keraton Solo Menangis

Usulan referendum disampaikan WALHI NTT (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Timur). 

Sebelumnya, WALHI NTT meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo yang sebesar Rp3,75 juta. Kenaikan tarif tersebut dilakukan sepihak, tanpa melibatkan masyarakat.

“Meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga tiket yang telah diputuskan secara sepihak tanpa berkomunikasi atau tanpa mendengarkan aspirasi para pelaku wisata dan masyarakat,” tutur Umbu.

Selain meminta pembatalan kenaikan harga tiket, WALHI NTT sekaligus meminta pemerintah menghormati hak warga setempat dalam menyuarakan aspirasi menolak kenaikan tarif. 

Tindakan menghormati hak warga itu dengan cara tidak menggunakan aparat penegak hukum.

Baca Juga:Dipastikan ACT Tilap Duit Donasi Korban Kecelakaan Lion Air

Umbu meminta pemerintah dan aparat untuk menghentikan tindakan penangkapan dan kekerasan kepada warga dan para pelaku wisata yang tengah menggunakan haknya sebagai warga negara dan mengkritisi kebijakan pemerintah.

“Meminta pemerintah perbaiki komunikasi publiknya agar berhenti menggunakan aparat keamanan untuk melakukan praktik-praktik kekerasan membungkam kekritisan warga negara,” tegasnya.

Pemerintah sekaligus dituntut untuk memberikan pemulihan kepada para korban dan warga yang terdampak tindakan represif aparat.

“Meminta pemerintah untuk melakukan pemulihan kesehatan fisik dan psikologis bagi para korban represif beserta dengan keluarganya yang terdampak,” terang Umbu. 

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta komisinya yang membidangi pariwisata turun tangan dalam menangani mogok massal pelaku usaha di Labuan Bajo akibat kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dari Rp 150 ribu menjadi Rp 3,75 juta. 

 Andreas menilai, mogok massal olehh para pelaku ekonomi kreatif, terlebih dibarengi unjuk rasa penolakan kenaikan tarif tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Pasalnya, hal itu akan berdampak terhadap citra Labuan Bajo di mata wisatawan. 

“Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi damai demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negatif campaign untuk Labuan Bajo-Flores. Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, lama kelamaan wisatawan enggan dan tidak nyaman berkunjung ke Labuan Bajo-Flores,” tutur Andreas, Rabu (3/8/2022). 

Untuk menangani persoalan tersebut, Andreas meminta Komisi X segera memanggil Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) beserta pihak terkait untuk duduk bersama membahasnya di rapat dengar pendapat.

“Meminta Komisi X untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Kemenparekraf, perwakilan pelaku wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora pada massa sidang yang akan datang,” tandasnya. 

Sumber: Suara.com 

News

Terkini

Pemerintah Indonesia diminta untuk menggandeng BUMN dan swasta dalam membantu ketahanan pangan.

Bisnis | 18:24 WIB

Pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR menuai banyak apresiasi.

News | 17:03 WIB

Dan sayangnya kondisi daya beli masyarakat kita benar-benar terpukul.

Bisnis | 16:34 WIB

Penangkapan oknum polisi itu merupakan pengembangan dari Operasi Anti Gedek di sejumlah tempat hiburan malam pada 30 hingga 31 Juli 2022.

News | 16:30 WIB

DPR RI bantah terima uang dari Ferdy Sambo sebagai aksi suap mendiamkan kasus pembunuhan Brigadir J.

News | 16:14 WIB

Diketahui, mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo menjadi tersangka utama kasus pembunuhan Brigadir J.

News | 15:33 WIB

Ia menerangkan tugu itu dulunya kecil sebagai tanda titik nol Kota Medan, bukan seperti bangunan yang ada saat ini.

News | 15:27 WIB

Barang bukti narkoba ini disita dalam penindakan selama empat bulan terakhir di wilayah hukum Polda Sumut, dengan jumlah tersangka sebanyak 72 orang.

News | 13:59 WIB

Polemik antara karyawan Alfamart vs perempuan yang ambil cokelat tapi belum bayar berakhir dengan perdamaian.

News | 13:29 WIB

"Dibuktikan dengan 31 orang yang sukarela memilih masuk jurang," ungkap Sugeng.

News | 12:20 WIB

Bobby memanggil seorang anak kelas 1 SD ke atas panggung dan mengajaknya bermain tebak-tebakan.

News | 09:57 WIB

Hujan terjadi pada siang hingga malam hari.

News | 08:28 WIB

kegiatan ini untuk memberikan trauma healing terhadap para siswa, khususnya yang sekelas dengan korban.

News | 23:10 WIB

Hasil ini menjadi torehan positif tim Ayam Kinantang jelang kompetisi bergulir.

Bola | 22:45 WIB

Tampak pelaku seorang pria merayap dari atas tembok rumah korban. Aksi pelaku terekam kamera pengintai.

News | 20:21 WIB
Tampilkan lebih banyak