Deli.Suara.com - Forum Kaum Tani Laucih (FKTL) dan Komite Rakyat Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di kantor BPN Sumut, Selasa (5/7/2022).
Mereka menuntut pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan sengketa tanah di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Deli Serdang.
Pimpinan Aksi Komite Rakyat Bersatu, Unggul Tampubolon mengatakan, situasi saat ini diperparah dengan penyelesaian tanah eks HGU PTPN 2 seluas 5.873,06 hektar yang sudah diperintahkan Presiden kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada rapat terbatas pada 11 Maret 2020 agar diselesaikan untuk didistribusikan ke rakyat.
"Sehingga Gubenur Sumut membentuk tim inventarisasi dan identifikasi. Namun yang sangat disayangkan gubernur membentuk tim tanpa mengikutsertakan atau melibatkan unsur muspida lainnya seperti DPRD provinsi," katanya.
Baca Juga:Cewek Ini Kendarai Sepeda Motor Salip Truk Tronton: Meleng Dikit Auto Jadi
Dirinya mempertanyakan hal itu karena perlu diketahui bahwasanya tanah eks HGU PTPN 2 itu buah dari perjuangan rakyat dan reformasi.
Ia meminta gubernur dan pihak terkait agar melaksanakan perintah presiden dalam memberantas mafia tanah dan dimiliki eh masyatakat secara luas.
"Untuk itu, pihak terkait agar membentuk tim unsur DPRD Sumut, akademisi, jurnalis, aktivis dan kelompok tani/organisasi rakyat dalam menyelesaikan kasus tanah tersebut," katanya.
Dalam aksinya massa juga membawa spanduk mereka memohon kepada Presiden Jokowi yang rencananya datang ke Medan, pada Selasa (5/7/2022). Massa meminta Joko Widodo mau mendengarkan aspirasi masyarakat.
"Selamat datang Bapak Presiden Joko Widodo di Medan Sumut," tulisan di spanduk.
"Kepada bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat kami masyarakat FKTL (Forum Kaum Tani Laucih) sudah berjuang sejak tahun 1999," tulisnya.
Hingga saat ini aksi unjuk rasa masih berlangsung. Arus lalu lintas di depan BPN untuk sementara tidak dapat dilewati.
